LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Hal ini tercermin dari 483 usulan yang telah dihimpun DPRD dari berbagai daerah di Provinsi Lampung dan disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026.
Menurutnya, ratusan aspirasi tersebut bukan sekadar angka, melainkan gambaran nyata berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput, mulai dari infrastruktur dasar, pertanian, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, ia menekankan agar seluruh usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang digelar oleh Bappeda sebagai ruang strategis untuk menyinergikan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, forum ini tidak hanya menjadi ajang formalitas tahunan, tetapi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menggali potensi unggulan masing-masing daerah.
“Kabupaten/kota harus mampu memetakan dan mengusulkan potensi daerahnya secara maksimal, sehingga pembangunan yang dirancang benar-benar berbasis kekuatan lokal,” ujar Giri. Senin (13/04/2026).
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa tanpa perencanaan yang berbasis potensi dan kebutuhan nyata, pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan kurang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Ahmad Giri Akbar juga memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian proyek strategis nasional, terutama pembangunan infrastruktur irigasi seperti Bendungan Way Sekampung dan Margatiga. Ia menilai, keberadaan infrastruktur tersebut menjadi faktor kunci dalam menjamin stabilitas produksi pertanian di Lampung yang selama ini masih sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Menurutnya, persoalan irigasi bukan hanya berdampak pada hasil panen, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi petani secara keseluruhan. Ketika sistem irigasi tidak optimal, petani akan menghadapi risiko gagal panen baik akibat banjir maupun kekeringan.
“Irigasi masih menjadi persoalan utama, karena berdampak langsung pada produksi, baik saat banjir maupun kekeringan,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan penyelesaian infrastruktur irigasi harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama ekonomi Lampung.
Melalui forum Musrenbang ini, DPRD berharap tercipta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga seluruh kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan pemerataan pembangunan di daerah. (NR/N)
