LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah akan difokuskan pada penguatan ekonomi desa berbasis sektor pertanian. Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Balai Keratun. Senin (13/04/2026).
Menurut Gubernur, sektor pertanian hingga kini masih menjadi tulang punggung perekonomian Lampung, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat.
“Mayoritas masyarakat Lampung bergantung pada sektor pertanian. Karena itu, penguatan sektor ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektare dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong. Namun demikian, ia mengakui bahwa sistem ekonomi pertanian yang berjalan saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
Gubernur menyoroti rendahnya pendapatan petani yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga serta panjangnya rantai distribusi. Sebelum adanya kebijakan intervensi harga, petani padi hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan, sementara petani singkong bahkan lebih rendah.
“Kondisi ini berdampak pada tingginya angka kemiskinan di desa dan rendahnya kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ketimpangan antara wilayah desa dan kota masih menjadi tantangan, di mana aktivitas ekonomi cenderung terpusat di perkotaan. Bahkan, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah masih berada pada kisaran 3 hingga 10 persen dari total APBD.
Meski demikian, Gubernur menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga komoditas mulai menunjukkan hasil positif. Harga gabah yang mencapai Rp6.500 per kilogram kini mampu meningkatkan pendapatan petani padi hingga Rp3 juta sampai Rp4 juta per bulan.
Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi pertanian hingga sekitar 14 persen. Hal ini dinilai sebagai langkah awal menuju sistem pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Sebagai upaya lanjutan, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov Lampung tengah menyiapkan sejumlah program strategis, di antaranya pengembangan pupuk organik cair berbasis desa yang ditargetkan menjangkau seluruh wilayah pada 2027, serta pembangunan fasilitas pengering (dryer) guna mendukung hilirisasi hasil pertanian.
“Kita membutuhkan sekitar 500 unit dryer agar petani tidak lagi menjual hasil panen dalam kondisi basah, sehingga nilai jualnya bisa meningkat,” katanya.
Ia menambahkan, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian, menekan biaya distribusi, serta memperbaiki sistem logistik yang selama ini belum efisien.
Di sisi lain, Gubernur juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi di desa-desa. Program ini dilaksanakan melalui mobil training unit, termasuk membuka peluang kerja luar negeri melalui skema vokasi migran dengan tujuan penempatan ke Jepang.
Seluruh kebijakan tersebut, menurut Gubernur, diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 8 persen, sekaligus menekan angka kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.
“Pembangunan ke depan harus mampu menciptakan pertumbuhan yang merata dan berkeadilan, dengan desa sebagai pusat penguatan ekonomi,” terangnya. (NR/N)
