Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuat untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 5 persen pada 2029. Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar Transformasi Bantuan Sosial yang telah berjalan satu tahun terakhir.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan hal tersebut dalam forum “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
“Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan maksimum 5 persen kemiskinan pada 2029. Target ini dibuat agar kerja pemerintah terarah dan tepat sasaran,” ujar Muhaimin.
Capaian Nyata Setahun Transformasi
Berdasarkan data Kemenko PM, berbagai program perlindungan sosial telah menjangkau masyarakat luas:
- 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial.
- 1,3 juta keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa.
- 96 juta masyarakat kini dapat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.
- 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan memperoleh akses pembiayaan.
- Lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM menerima dukungan peningkatan kapasitas untuk naik kelas.
Muhaimin menegaskan bahwa perubahan sudah terlihat nyata di lapangan.
“Data menunjukkan hasil yang positif. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem turun signifikan. Namun yang paling penting, data ini harus ditindaklanjuti lewat program yang menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru,” jelasnya.
Pergeseran Paradigma Bantuan Sosial
Muhaimin juga menyoroti perubahan paradigma besar dalam sistem bantuan sosial. Jika dulu bantuan bersifat karitatif dan jangka pendek, kini diarahkan menjadi pemberdayaan jangka menengah dan panjang.
“Dengan paradigma baru ini, ke depan penerima bantuan sosial hanya akan tersisa dua kelompok: lansia dan difabel. Masyarakat lainnya diharapkan bisa tumbuh mandiri, produktif, dan menjadi bagian dari ekonomi yang berkembang,” tegasnya.
Transformasi ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah menuju Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem dan masyarakat mandiri yang berdaya saing global pada 2045. (WK)
