Jakarta — Polda Metro Jaya melampaui target pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bentuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional Presiden Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Sri Satya Tama selaku Kasatgas MBG Polda Metro Jaya dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun (RAT) yang digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).
Sri Satya Tama menjelaskan, Mabes Polri menargetkan Polda Metro Jaya membangun 39 SPPG dengan rencana penerima manfaat sebanyak 97.534 orang. Namun hingga akhir 2025, Polda Metro Jaya telah merealisasikan pembangunan 49 SPPG dengan potensi penerima manfaat mencapai 123.397 orang.
“Capaian ini merupakan bentuk kerja keras sekaligus over prestasi yang akan terus kami tingkatkan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Dari total 49 SPPG tersebut, sebanyak 15 unit telah beroperasi dan aktif menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat, mulai dari ibu menyusui, balita, hingga pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Sementara itu, enam SPPG lainnya berada pada tahap persiapan operasional dengan progres pembangunan dan pengadaan peralatan yang telah mencapai 100 persen dan tinggal menunggu pencairan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun 28 SPPG lainnya masih dalam tahap pembangunan konstruksi.
Apabila seluruh SPPG telah beroperasi, layanan pemenuhan gizi tersebut akan menjangkau 123.397 penerima manfaat, terdiri dari 107.888 peserta didik dan 15.509 peserta non-didik. Selain itu, keberadaan SPPG Polda Metro Jaya juga menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar sebanyak 2.303 orang, sehingga turut berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baru.
Dalam pelaksanaannya, Sri Satya Tama menegaskan bahwa SPPG Polda Metro Jaya tidak hanya berfungsi sebagai dapur umum, melainkan dikelola dengan standar keamanan dan mutu yang ketat sesuai ketentuan BGN. Standar tersebut meliputi sertifikasi laik higienis dan sanitasi, uji kelayakan air, sertifikasi halal, penggunaan produk lokal, serta penerapan sistem pengolahan makanan yang aman.
Selain standar dari BGN, SPPG Polda Metro Jaya juga melengkapi aspek administrasi dan kompetensi, seperti sertifikat keamanan pangan siap saji, sertifikat penyelia halal, sertifikat food safety, hingga sertifikasi peralatan pendukung. Setiap unit SPPG juga dilengkapi teknologi air reverse osmosis (RO), sistem sterilisasi air panas bersuhu tinggi, serta pengering food tray untuk menjamin kebersihan peralatan masak.
“Setiap makanan yang akan didistribusikan wajib melalui uji keamanan pangan oleh tim Dokkes Polda Metro Jaya untuk mendeteksi kandungan zat berbahaya seperti arsenik, nitrit, formalin, dan lainnya,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok dan fluktuasi harga bahan baku, Polda Metro Jaya juga mulai membangun ekosistem rantai pasok mandiri, di antaranya melalui pengembangan pertanian hidroponik serta budidaya ikan sebagai sumber protein.
Dengan pengelolaan yang terstandar dan berkelanjutan, Sri Satya Tama menyebut SPPG Polri diharapkan dapat menjadi role model nasional dalam pengelolaan layanan pemenuhan gizi yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (AS/N)
