LAMPUNG – Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota di Lampung sepakat memperkuat kolaborasi dalam penanganan banjir yang kerap melanda Kota Bandar Lampung dan wilayah sekitarnya.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Lampung bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), Komisi V DPR RI, pemerintah daerah, serta sejumlah pihak terkait yang digelar di Bandar Lampung.
Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah penanganan banjir yang dinilai tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, melainkan harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di Bandar Lampung juga berkaitan dengan kondisi wilayah di sekitarnya, seperti Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. Karena itu, penanganannya memerlukan kerja sama lintas daerah dan dukungan pemerintah pusat.
“Masalah banjir ini bukan hanya persoalan satu daerah saja. Ini menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan secara komprehensif dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua pihak,” ujarnya, Senin (09/03/2026).
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa pemerintah kota telah melakukan sejumlah langkah penanganan, seperti pembersihan sungai, pembongkaran bangunan yang berdiri di sempadan sungai, hingga penataan kembali aliran air.
Namun demikian, tingginya curah hujan serta keterbatasan kapasitas sungai menjadi salah satu penyebab air meluap dan menimbulkan banjir di sejumlah wilayah.
“Beberapa aliran sungai sebenarnya sudah dibersihkan, tetapi karena curah hujan sangat tinggi dan semua aliran air bermuara ke satu titik, kapasitasnya tidak mampu menampung lagi,” jelasnya.
Sementara itu, pihak Balai Wilayah Sungai menjelaskan bahwa salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah normalisasi sungai, peninggian tanggul, serta penataan kembali kawasan sempadan sungai yang saat ini banyak dipenuhi permukiman.
Selain itu, penanganan banjir juga membutuhkan penyusunan master plan pengendalian banjir agar langkah yang dilakukan tidak bersifat parsial.
“Selama ini penanganan banjir masih per titik. Padahal seharusnya ada master plan agar penanganannya komprehensif dan terintegrasi,” ujarnya.
Dalam rencana jangka panjang, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan sejumlah kolam retensi di wilayah hulu untuk menahan aliran air sebelum masuk ke Kota Bandar Lampung. Dari kajian awal, diperkirakan dibutuhkan sekitar 13 kolam retensi di beberapa titik.
Selain itu, upaya lain yang akan dilakukan adalah pembangunan sumur resapan dan biopori. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.000 titik biopori sebagai langkah awal untuk membantu penyerapan air hujan.
Pemerintah berharap dengan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, persoalan banjir di Bandar Lampung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. (NR)
