LAMPUNG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung yang mengusung tema Membangun Bersama Lampungku Maju menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menegaskan arah pembangunan ke depan.
Pemerintah menargetkan Lampung tidak hanya berkembang sebagai daerah yang maju dan kompetitif, tetapi juga memiliki kemandirian ekonomi yang kuat. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlaela, saat memimpin upacara peringatan di Lapangan Korpri Kantor Gubernur, Selasa, 31 Maret 2026.
“Hari ini kita tidak sekadar memperingati usia ke-62, tetapi menegaskan arah masa depan Lampung harus maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi,” ujar Jihan Nurlela dalam sambutannya.
Dalam kesempatan itu, Jihan juga memaparkan capaian positif pembangunan di Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional. Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga satu digit, yakni 9,66 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung turut menunjukkan peningkatan dengan angka 73,98 yang masuk kategori tinggi.
“Pada 2025 lalu, inflasi Lampung bahkan menjadi yang terendah di Sumatera dan kedua terendah secara nasional. Ini mencerminkan stabilitas ekonomi daerah yang semakin terjaga,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur dan layanan publik, pemerintah mencatat tingkat kemantapan jalan telah mencapai 79,79 persen hingga 2025 dan diproyeksikan terus meningkat sampai akhir 2026.
Transformasi digital juga terus didorong melalui aplikasi Lampung-In. Platform layanan terpadu tersebut telah diunduh lebih dari 30 ribu pengguna, memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik sekaligus menyampaikan aspirasi secara transparan.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat dengan predikat BB (Sangat Baik). Lampung bahkan menjadi satu-satunya provinsi dengan predikat kualitas tinggi dalam pelayanan publik.
Meski demikian, Jihan mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan adanya tantangan keterbatasan fiskal dan ketidakpastian geopolitik global yang menuntut kinerja pemerintah lebih terarah dan efektif.
“Kita tidak bisa lagi bekerja business as usual. Harus lebih presisi dalam menetapkan prioritas, memastikan setiap anggaran memberikan dampak nyata, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor,” tegas Jihan. (NR)
