LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong perluasan akses kerja ke luar negeri bagi generasi muda. Salah satunya melalui Sosialisasi Peluang Kerja Sektor Konstruksi di Jepang yang diikuti siswa SMA/SMK se-Provinsi Lampung di SMAN 2 Bandar Lampung, Kamis (12/2/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jepang tengah membuka kesempatan luas bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Ia menyebut, setiap tahun tersedia sekitar 800 ribu lowongan pekerjaan di berbagai sektor di Negeri Sakura tersebut.
Menurut Gubernur, mitra di Jepang menilai tenaga kerja Indonesia memiliki kecocokan dari sisi budaya dan karakter. Kemampuan beradaptasi serta komunikasi menjadi nilai lebih tersendiri.
“Budaya yang paling cocok, kultur yang paling cocok, sifat yang paling cocok yang bisa bekerja dan beradaptasi di Jepang adalah tenaga kerja dari Indonesia,” ujarnya.
Gubernur Mirza juga menuturkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia yang sukses setelah menyelesaikan masa kerjanya di Jepang. Selain memperoleh pendapatan yang baik, mereka juga membawa pulang pengalaman, teknologi, serta wawasan baru.
“Mereka sangat dihormati, mereka belajar, mereka dibayar dengan besar. Enam sampai tujuh tahun pulang, mereka bisa membuka usaha di Indonesia,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Lampung menargetkan pengiriman lulusan SMA/SMK terbaik melalui program yang terstruktur dan terarah. Saat ini, sekitar 8.500 siswa di Lampung tercatat berminat untuk bekerja sekaligus belajar di Jepang.
“Yang kita kirim adalah generasi-generasi terbaik, orang-orang terbaik dengan semangat-semangat yang terbaik dari Provinsi Lampung,” tegasnya.
Gubernur Mirza mengingatkan para siswa bahwa keberangkatan ke Jepang bukan sekadar membawa nama pribadi dan keluarga, tetapi juga nama daerah dan bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga sikap, kedisiplinan, serta etos kerja sebagai representasi karakter bangsa Indonesia.
“Jadikan diri kalian contoh bahwa negara kita punya SDM-SDM yang unggul yang siap ditempatkan di mana saja,” ujarnya.
Pemprov Lampung, lanjutnya, juga berkomitmen melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap para siswa yang bekerja di Jepang, guna memastikan mereka dapat menjalani pekerjaan dengan baik dan kembali ke tanah air dengan selamat.
Sementara itu, Director General of the Cabinet Secretariat Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang, Hirashima Masafumi, menyampaikan bahwa sektor konstruksi di Jepang tengah menghadapi persoalan penuaan tenaga kerja.
Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 5.000 pekerja konstruksi asal Indonesia telah berkontribusi di Jepang.
Hirashima menambahkan, pemerintah Jepang menargetkan penerimaan sekitar 80.000 tenaga kerja asing hingga Maret 2029 melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).
“Sektor konstruksi adalah salah satu bidang dengan gaji tertinggi di antara pekerja berketerampilan khusus,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah Jepang menerapkan standar khusus dalam rekrutmen tenaga kerja asing, mulai dari sistem kuota, skema pengupahan bulanan yang sesuai, hingga pengembangan karier di sektor konstruksi.
Selain itu, Jepang terus memperkuat lingkungan kerja melalui pemanfaatan teknologi otomatisasi dan digitalisasi melalui program i-Construction 2.0.
“Kami akan terus mempertahankan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mempunyai rasa kebanggaan bagi para pekerja tenaga asing,” ujarnya.
Perwakilan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Apri Danar Prabowo, menyampaikan bahwa kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang telah terjalin lama dan kini semakin diperkuat melalui skema government to government.
Ia memaparkan hasil survei yang menunjukkan Jepang menjadi negara tujuan utama masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, disusul Jerman.
“Yang minat kerja luar negeri nomor satu Jepang, nomor dua Jerman,” ungkapnya.
Apri menekankan dua prioritas utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni penguatan pelindungan pekerja migran serta peningkatan kompetensi.
Ia turut mengapresiasi inisiatif kelas migran yang digagas Pemprov Lampung dan menilai program tersebut layak direplikasi di daerah lain.
Menurutnya, kesiapan bekerja di Jepang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bahasa, tetapi juga kompetensi teknis, sertifikasi keahlian, soft skill, kedisiplinan, pemahaman budaya kerja, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Bekerja ke luar negeri itu investasi. Ilmunya bisa diimplementasikan di tanah air dan memberikan dampak positif bagi industri di Lampung,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi antara Pemprov Lampung, Pemerintah Jepang, dan KP2MI, program penyiapan tenaga kerja muda Lampung diharapkan mampu menjawab kebutuhan sektor konstruksi Jepang sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
Pemprov Lampung menegaskan, program ini menjadi langkah strategis dalam membangun generasi berdaya saing global yang diharapkan kembali dan berkontribusi bagi pembangunan Lampung dan Indonesia. (NR)
