Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat capaian positif dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan struktur ekonomi Jakarta yang dinilai solid dan stabil di tengah dinamika perekonomian global dan nasional.
Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers realisasi APBD DKI Jakarta Tahun 2025 yang digelar di Balairung, Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat transparansi fiskal dan akuntabilitas publik.
“Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif,” ujar Pramono.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 4,96 persen secara tahunan (year on year). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 berada di angka 145,33, sementara inflasi Jakarta tercatat 2,63 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen.
“Serangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan stabil, serta menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dan akan dijalankan di Jakarta,” tambahnya.
Pramono menegaskan, arah kebijakan APBD DKI Jakarta difokuskan pada manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata. Program prioritas 2025 dijalankan melalui empat aspek utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat permintaan domestik.
“Seluruh kebijakan fiskal yang kami jalankan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah dan rentan, serta penguatan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan,” kata Pramono. (AS/N)
