Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah kembali menuai sorotan, setelah muncul kasus keracunan massal di sejumlah sekolah penerima bantuan. Program yang seharusnya meningkatkan gizi anak justru menimbulkan pertanyaan publik mengenai kesiapan negara dalam menjamin standar keamanan pangan nasional.
Opini ini disampaikan oleh Prof. (HC) Dr. Pius Lustrilanang dalam tulisannya yang terbit pada 27 September 2025 di Cyber Indonesia. Ia menegaskan, kegagalan program MBG bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan juga berisiko pada masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dari pengalaman internasional, Indonesia bisa belajar dari Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia. Jepang sukses dengan sistem kyūshoku yang tidak hanya menyediakan makan siang bergizi, tetapi juga menjadi sarana pendidikan gizi. Korea Selatan menerapkan digitalisasi rantai pasok dan transparansi yang memungkinkan orang tua memantau menu hingga keamanan makanan melalui aplikasi. Sementara Finlandia menekankan kesederhanaan menu berbasis bahan lokal segar yang lebih aman dan efisien.
Menurut Pius, agar MBG berhasil, Indonesia harus menerapkan standarisasi dan edukasi gizi, pengawasan berbasis digital, serta kesederhanaan menu. Selain itu, ada dua hal penting: efisiensi anggaran agar dana tidak terbuang sia-sia, serta akuntabilitas publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program.
Dengan prinsip kesegaran, transparansi, dan pendidikan gizi, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat benar-benar menjadi pilar pembangunan manusia Indonesia, bukan sekadar proyek politik.
