LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok sekaligus menghadapi potensi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pangan dan perekonomian daerah.
Upaya tersebut diperkuat melalui partisipasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual. Rakor diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, dari Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Senin (29/06/2026).
Rapat koordinasi membahas langkah-langkah konkret menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mulai memengaruhi sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir Juni 2026. Pemerintah pusat mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan guna memastikan kebutuhan air bersih dan pangan masyarakat tetap terpenuhi serta aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
Fenomena El Nino diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal sehingga berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap produktivitas pertanian.
Dalam paparannya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada periode Juli hingga September 2026. Selama periode tersebut, curah hujan diperkirakan berada di bawah normal sehingga diperlukan langkah mitigasi sejak dini.
Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan rencana aksi daerah, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta pemanfaatan informasi iklim dari BMKG sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penghematan penggunaan air, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, meminta seluruh kepala daerah segera memetakan sumber-sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Fenomena El Nino juga diperkirakan akan berdampak terhadap ketahanan pangan nasional. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah antisipatif untuk menjaga produktivitas sektor pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Melalui kesiapsiagaan dan langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini, diharapkan risiko terhadap sektor pertanian, lingkungan, kesehatan, serta perekonomian daerah dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap terlindungi dari dampak El Nino.
