Lebih dari separuh panggilan tak dikenal yang diterima masyarakat Indonesia tergolong sebagai spam, menurut laporan Global Call Threat Report kuartal ketiga 2023 dari Hiya, perusahaan keamanan digital asal Amerika Serikat.
Dalam laporan tersebut, tercatat 56,5 persen panggilan masuk di Indonesia merupakan spam. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat spam tertinggi kedua di dunia, hanya sedikit di bawah Chili yang mencatat angka 57 persen. Sementara itu, negara lain yang juga terdampak signifikan meliputi Argentina dan Hong Kong (masing-masing 56%) serta Brasil (46%).
Spam dalam laporan ini didefinisikan sebagai panggilan yang tidak diinginkan, termasuk bentuk penipuan dan gangguan. Secara global, sekitar 25 persen dari seluruh panggilan tak dikenal tergolong spam. Hiya mencatat total 6,55 miliar panggilan spam di 39 negara selama periode Juli hingga September 2023, atau rata-rata 73 juta panggilan per hari.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa modus penipuan melalui telepon kini makin canggih. Teknologi voice cloning berbasis kecerdasan buatan (AI generatif) telah digunakan untuk meniru suara anggota keluarga korban—seperti anak, cucu, atau saudara—dalam upaya meminta uang tebusan atau bantuan darurat secara palsu.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Asia. Di Eropa, Spanyol dan Prancis juga melaporkan tingkat panggilan spam yang tinggi, berkisar 42–44 persen. Penipuan umum di kawasan tersebut termasuk penyamaran sebagai perwakilan bank atau program pemerintah palsu. Di Brasil, setiap orang menerima rata-rata 26 panggilan spam per bulan, dengan penipuan perbankan menjadi modus paling umum.
Hiya mengumpulkan data ini melalui pengguna aplikasi mereka serta perangkat Samsung yang menggunakan fitur Smart Call. Pemantauan dilakukan berdasarkan laporan pengguna terhadap nomor tak dikenal dan pola panggilan yang mencurigakan.
Spanyol Mulai Tindak Tegas Panggilan Komersial Tanpa Izin
Menanggapi lonjakan panggilan spam, Pemerintah Spanyol mulai menyusun kebijakan baru yang melarang panggilan komersial tanpa persetujuan konsumen. Menteri Hak Konsumen Pablo Bustinduy menyatakan bahwa operator telekomunikasi nantinya wajib memblokir panggilan dari perusahaan yang tidak menggunakan kode digital identifikasi khusus.
“Kontrak yang muncul dari panggilan yang tidak diminta akan dibatalkan secara hukum. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan memperbarui persetujuan konsumen setiap dua tahun,” ujar Bustinduy pada Senin (12/5).
Ia menegaskan, regulasi ini bertujuan mengakhiri praktik bisnis yang mengganggu dan merugikan warga.
