Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setelah berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 menjadi predikat BB (sangat baik). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dari Menteri PANRB Rini Widyantini.
Penyerahan penghargaan berlangsung dalam acara SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026. Pada kesempatan yang sama, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung juga menerima penghargaan sebagai unit kerja dengan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Perdana Tahun 2025.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas dan reformasi birokrasi. Ia menilai peningkatan nilai SAKIP menunjukkan keseriusan Pemprov Lampung dalam memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja agar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi harus terasa melalui pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas,” ujarnya.
Jihan juga menambahkan bahwa penghargaan yang diraih RSJD Lampung menjadi contoh penerapan integritas di unit pelayanan dan diharapkan dapat mendorong perangkat daerah lain untuk terus berbenah serta berinovasi.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja dan integritas setelah memperoleh penghargaan. Ia meminta seluruh penerima penghargaan untuk mempertahankan praktik manajemen kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Menurut Rini, capaian SAKIP dan Zona Integritas harus menjadi rujukan praktik baik dan pusat pembelajaran bagi instansi lain, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia juga mendorong replikasi capaian tersebut melalui inovasi tata kelola, sistem, dan budaya kerja agar reformasi birokrasi memberi dampak luas dan berkelanjutan. (WK)
