JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan serta pemerataan infrastruktur telekomunikasi nasional.
Hal tersebut disampaikan Nezar Patria dalam Diskusi Panel Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) yang berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
“Keselarasan regulasi menjadi kunci agar pembangunan jaringan telekomunikasi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan konektivitas,” katanya.
Nezar menilai harmonisasi kebijakan tidak sebatas persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk tetap terhubung dan memperoleh layanan publik yang memadai. Ia menekankan bahwa infrastruktur telekomunikasi memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Nezar juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri. Menurutnya, skema penggelaran infrastruktur perlu dirancang agar tidak membebani keuangan operator, yang berpotensi menghambat investasi dan perluasan jaringan.
“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sebagai landasan transformasi peran pemerintah daerah, dari sekadar pemberi izin menjadi fasilitator strategis pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 juga membuka peluang pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan jaringan.” jelasnya.
Nezar mengingatkan, regulasi tersebut menjadi pedoman penting dalam pembangunan jalur telekomunikasi lintas wilayah administratif. Ia menegaskan bahwa tingginya biaya penggelaran tidak boleh menjadi penghalang bagi operator untuk berinvestasi, mengingat infrastruktur digital merupakan infrastruktur kritis yang harus dijaga bersama.
“Keberadaan infrastruktur telekomunikasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, dukungan aktif dari pemerintah daerah dinilai sangat diperlukan agar ekosistem digital nasional dapat tumbuh secara merata dan berkelanjutan.” terangnya. (AS/N)
