Lampung – 11 November 2025
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka ruang dialog untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha melalui kegiatan Coffee Morning di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Jumat, 7 November 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun kolaborasi yang solid dengan pelaku usaha sebagai pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Acara ini kami selenggarakan sebagai ruang dialog yang hangat dan terbuka untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Dunia usaha adalah lokomotif ekonomi daerah, dan birokrasi harus menjadi mesin pendorong di belakangnya,” ujar Kiyai Mirza, sapaan akrab Gubernur Lampung.
Selama delapan bulan terakhir, Pemprov Lampung fokus melakukan pembenahan birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Reformasi birokrasi, kata Gubernur, merupakan fondasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pelayanan dan kebijakan yang berpihak pada pelaku ekonomi.
“Birokrasi harus memahami kebutuhan dunia usaha, yaitu daya saing. Tugas kami memastikan Lampung memiliki daya saing yang kuat melalui regulasi, pelayanan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan,” tegasnya.
Gubernur Mirza juga memaparkan tiga fokus utama pembangunan ekonomi daerah, yaitu:
- Meningkatkan daya saing daerah dan dunia usaha.
- Memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
Menurutnya, Lampung saat ini berada di peringkat ke-26 nasional dalam kualitas SDM. Dengan 71 persen penduduk usia produktif, pemerintah ingin memastikan tenaga kerja Lampung memiliki kompetensi yang mumpuni agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Secara ekonomi, Provinsi Lampung kini menempati posisi keempat tertinggi di Sumatera berdasarkan PDRB, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang utama sebesar Rp150 triliun. Komoditas unggulan Lampung meliputi padi (Rp19 triliun), jagung (Rp15 triliun), ubi kayu (Rp10 triliun), pisang (Rp25 triliun), dan kopi (Rp8,4 triliun).
“Kita ingin meningkatkan hilirisasi hasil pertanian agar nilai tambahnya dinikmati di Lampung, bukan di luar daerah. Industri pengolahan singkong, gula, kopi, jagung, dan pisang akan terus kita dorong,” kata Gubernur.
Untuk mendukung konektivitas dan distribusi hasil pertanian, Pemprov Lampung menyiapkan anggaran Rp4,8 triliun hingga tahun 2029 untuk perbaikan jalan dengan fokus pada jalur distribusi komoditas. Pemerintah juga menggagas pembangunan dryer (alat pengering hasil panen) dan penguatan BUMDes produktif melalui program Desaku Maju yang saat ini telah dimulai di 24 desa.
“Kami ingin menciptakan efisiensi besar bagi petani dan meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur mengapresiasi dampak positif dari kebijakan ekonomi nasional yang mendorong kenaikan harga gabah dan jagung, yang turut meningkatkan pendapatan petani di Lampung. “Sekitar Rp9 triliun uang berpindah ke desa setiap tahun. Ini bukti bahwa ekonomi kita mulai tumbuh dari bawah (bottom-up growth),” jelasnya.
Dalam jangka menengah, Pemprov Lampung menyiapkan pengembangan kawasan industri dan pelabuhan logistik baru, serta mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di dua wilayah potensial dengan insentif fiskal seperti tax holiday. Selain itu, proyek pembangunan tol Lematang–Panjang direncanakan mulai Mei 2026 untuk memperkuat konektivitas ekonomi.
Menutup arahannya, Gubernur menegaskan visinya untuk menjadikan Lampung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di bagian barat Indonesia, seiring dengan pergeseran jalur perdagangan global melalui ALKI I.
Ia juga meminta dukungan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan vokasi di Lampung. “Saat ini hanya sekitar 21 persen lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi, sebagian masih perlu pembelajaran remedial dasar. Dunia usaha harus ikut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi,” ujar Kiyai Mirza. (WK)
