Bandar Lampung, 5 November 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan capaian positif Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi Lampung tahun 2025 mencapai angka 80, jauh di atas rata-rata nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Lampung, yang berlangsung di Gedung Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 5 November 2025.
“Rata-rata capaian MCP pemerintah daerah di Provinsi Lampung mencapai 52, sedangkan rata-rata nasional berada di angka 40. Artinya, Lampung masuk dalam kategori tinggi dan berada di atas rata-rata nasional,” ungkap Bahtiar Ujang.
Selain MCP, Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Nilai SPI Nasional tahun 2024 tercatat 71,53, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 70,97. Sementara di wilayah Lampung, beberapa daerah menunjukkan kinerja integritas yang cukup baik.
Antara lain, Kabupaten Pringsewu dengan nilai 75,73, Kota Metro 75,59, Kabupaten Tulang Bawang 72,24, Kabupaten Lampung Selatan 71,68, dan Pemerintah Provinsi Lampung sendiri berada pada nilai 67,52.
Bahtiar menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat integritas dan menutup ruang terjadinya korupsi. Upaya ini dilakukan melalui penguatan digitalisasi layanan, pengawasan anggaran, serta percepatan sertifikasi aset daerah.
“Kami melihat Lampung memiliki arah pembenahan yang jelas. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah menunjukkan hasil positif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo, Kapolda Lampung Helfi, jajaran Forkopimda, bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, serta para Kepala OPD dan instansi terkait lainnya. (WK)
