Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi mengukuhkan Agus Setiawan, Ak., M.Acc.sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (27 Oktober 2025).
Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP RI Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025 tertanggal 19 September 2025.
⸻
Sinergi Pemprov dan BPKP untuk Pemerintahan yang Efektif
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat menyampaikan selamat kepada Agus Setiawan dan menegaskan pentingnya semangat baru dalam kolaborasi antara Pemprov Lampung dan BPKPuntuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“BPKP adalah mitra strategis pemerintah. Melalui pengawasan yang profesional, BPKP membantu memastikan setiap kebijakan berjalan tepat arah, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Gubernur Rahmat.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan daerah, seperti keterbatasan fiskal, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemerataan pembangunan. Gubernur berharap BPKP dapat terus mendampingi Pemprov Lampung dalam memperkuat sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta pencegahan penyimpangan sejak tahap perencanaan.
“Kami ingin pembangunan Lampung berjalan lebih bersih, cepat, dan akuntabel. Dengan pendampingan BPKP, kami yakin tata kelola pemerintahan akan semakin dipercaya masyarakat,” tambahnya.
⸻
Fokus BPKP: Pengawasan Efektif dan Kemandirian Fiskal
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Aryanto Wibowo, Ak., CGCAE., CHRP., QIA., CIAE., pihak BPKP menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Lampung selama ini.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur atas kerja sama dan perhatian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kami. Semoga Lampung semakin maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan beliau,” kata Aryanto.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Nani Ulina Kartika Nasution, mantan Kepala BPKP Lampung, yang kini menjabat Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur di Jakarta, atas pengabdiannya selama bertugas.
Lebih lanjut, Aryanto menegaskan bahwa BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki tiga fokus utama pengawasan:
1. Mendukung kemandirian fiskal daerah, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi meningkat hingga 22%.
2. Mendorong efektivitas belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
3. Memperkuat sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan untuk mencegah kecurangan serta mendukung pembangunan yang transparan dan akuntabel.
“BPKP siap mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat peran pengendalian, dan menerapkan manajemen risiko yang sistematis,” tegas Aryanto.
⸻
Komitmen Bersama Menuju Lampung Maju dan Berintegritas
Gubernur Rahmat menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh jajaran Pemprov dan BPKP untuk terus menjaga semangat kebersamaan.
“Mari kita bekerja dengan hati, semangat kolaborasi, dan tekad yang sama untuk membangun Lampung yang maju, transparan, dan berintegritas,” tuturnya. (Teks/WK)
