— Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung (Pembicaraan Tingkat I) di Ruang Sidang Paripurna, Jumat (22/8/2025).
—
Apresiasi Gubernur untuk Pandangan Enam Fraksi DPRD
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi pandangan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan oleh enam fraksi DPRD Provinsi Lampung: Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Kebangkitan Bangsa, Demokrat, dan PKS.
Menurut Gubernur, seluruh masukan tersebut menunjukkan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah secara produktif dan berimbang.
“Kami meyakini seluruh masukan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Gubernur Mirza.
—
Optimalisasi Pendapatan Daerah Jadi Fokus Utama
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan tata kelola keuangan dan peningkatan kerja sama lintas sektor.
Langkah-langkah yang ditempuh antara lain:
Meningkatkan kinerja pengelolaan kekayaan daerah;
Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD);
Menjalin kerja sama pemanfaatan aset dan potensi daerah lainnya;
Melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang belum optimal untuk mencegah kebocoran anggaran.
“Pendapatan daerah harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar administratif,” tegasnya.
—
Belanja Daerah Difokuskan untuk Infrastruktur dan SDM
Dari sisi belanja, Pemprov Lampung akan mengutamakan efisiensi dan transparansi dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Fokus belanja diarahkan pada:
Percepatan pemulihan ekonomi daerah;
Penguatan infrastruktur konektivitas dan layanan publik;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan belanja daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, memperkuat infrastruktur konektivitas, mendukung sektor pertanian, dan meningkatkan layanan publik secara merata,” ujar Gubernur.
—
Tahapan Pembahasan Dilanjutkan ke Tingkat Komisi
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyampaikan bahwa pembahasan Raperda APBD 2026 akan dilanjutkan pada tingkat komisi mulai 22–28 Agustus 2025.
Rapat paripurna tingkat II yang berisi laporan Badan Anggaran, penandatanganan persetujuan bersama, dan sambutan Gubernur Lampung, dijadwalkan pada 29 Agustus 2025.
—
Sinergi Eksekutif-Legislatif Wujudkan APBD Tepat Waktu dan Pro Rakyat
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan DPRD, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 akan selesai tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah ini menjadi bukti sinergi eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Z/N)
