– Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, pada Kamis (28 Agustus 2025).
“Kami punya sumber daya, BPS punya sumber daya. Kompetensinya mungkin berbeda, tapi kita sama-sama pemerintah. Kita sadar bahwa data itu penting, dan seluruh sumber daya yang dimiliki BPS maupun pemerintah daerah bisa kita gerakkan bersama-sama,” ujar Ganjar Jationo.
—
Dorong Sosialisasi hingga ke Tingkat Desa
Ganjar juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan sosialisasi SE2026 hingga ke tingkat desa agar masyarakat memahami manfaat dan tujuan sensus ekonomi.
“Sosialisasi harus dilakukan secara masif, sampai ke desa-desa. Masyarakat perlu tahu bahwa sensus ini bukan sekadar kegiatan statistik, tetapi pondasi dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang berbasis data akurat,” tegasnya.
—
BPS: Sensus Ekonomi Jadi Landasan Kebijakan Pembangunan
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi nasional dan daerah. Data tersebut akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026, mencakup seluruh wilayah Indonesia dan seluruh sektor usaha di luar pertanian.
“Sensus ini akan mendata seluruh unit usaha — mulai dari skala besar hingga mikro — dengan pendekatan yang mengintegrasikan ekonomi digital, data spasial, serta prinsip keberlanjutan,” jelas Ahmad Riswan.
—
Dengan dukungan dan kolaborasi antara Pemprov Lampung dan BPS, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan data yang komprehensif, akurat, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah maupun nasional. (Z/N)
