KALIANDA – Isu terkait perubahan pengelolaan parkir di Pasar Inpres Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), yang berkembang belakangan ini, menimbulkan keresahan di kalangan pengelola lama. Sorotan datang dari Aliansi Kearifan Lokal Indonesia (AKLI) Lamsel pada Sabtu (3/5/2025).
Ketua AKLI Lamsel, Dadan Hutari, mengungkapkan bahwa ketegangan terkait pengelolaan parkir tersebut dipicu oleh desas-desus mengenai rencana penggantian pengelola lama dengan salah satu organisasi masyarakat (ormas). Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja parkir lama yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pekerjaan tersebut.
“Seharusnya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lamsel tidak terburu-buru mengeluarkan keputusan pergantian pengelola parkir. Mengingat hal ini berkaitan dengan penghidupan orang banyak dan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat yang sedang kondusif,” ungkap Dadan kepada awak media.
Dadan berharap agar Kepala Dishub Lamsel dapat lebih bijaksana dalam mempertimbangkan pergantian pengelola parkir tersebut. Terlebih lagi, ia mencurigai adanya kabar yang menyebutkan pergantian pengelola parkir itu melibatkan nama Bupati Lamsel.
“Saya rasa Pak Bupati tidak terlibat dalam hal ini. Jangan sampai nama Bupati digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini bisa memicu ketegangan di masyarakat. Penggantian sepihak ini berisiko merusak stabilitas daerah,” tambahnya.
AKLI Lamsel, tegas Dadan, sangat mendukung agar pengelola parkir Pasar Inpres yang lama tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas mereka. Sebab, mereka adalah warga Kalianda asli yang sudah lama berjuang untuk mengatur dan menata parkir di pasar tersebut.
“Intinya, AKLI mendukung agar pengelola parkir lama tetap menjalankan tugas mereka. Jangan sampai ada perubahan yang dilakukan secara sepihak yang bisa menimbulkan kericuhan di tengah suasana kondusif ini,” pungkasnya. (rls)
