Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mencatatkan realisasi anggaran sebesar Rp 113,61 miliar per April 2025, dari total pagu anggaran yang tercatat dalam APBN 2025 sebesar Rp 3,446 triliun.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa realisasi anggaran ini digunakan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Meskipun anggaran yang tersedia terbatas, Menteri yang akrab disapa Ara itu optimistis bahwa program tersebut dapat tercapai tidak hanya melalui APBN, tetapi juga melalui pencarian investasi luar negeri.
“Saya juga terus berusaha mencari investasi luar negeri. Pak Wamen sudah 7-8 kali ke luar negeri, dan kami juga bekerja sama dengan Bank Tanah untuk memanfaatkan tanah negara,” ujar Ara dalam Rapat Kerja Kementerian PKP bersama Komisi V di Gedung DPR RI, Rabu (30/4).
Total pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sebesar Rp 3,446 triliun terbagi dalam berbagai sektor. Beberapa di antaranya adalah Sekretariat Jenderal dengan alokasi Rp 593,70 miliar, Ditjen Kawasan Permukiman Rp 28,92 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 22,44 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 30,49 miliar, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp 26,85 miliar, serta Inspektorat Jenderal Rp 14,61 miliar.
Selain itu, terdapat anggaran untuk Balai dan Satuan Kerja (Satker) sebesar Rp 2,719 triliun yang digunakan untuk berbagai program seperti BSPS, Rusun, Rusus, PSU, dan penanganan kawasan kumuh.
Beberapa rincian anggaran yang telah terealisasi antara lain:
-
Ditjen Kawasan Permukiman: Rp 329,4 juta (0,06%) untuk penyusunan regulasi, penataan kawasan PSU, dan pembentukan BP3.
-
Ditjen Perumahan Perdesaan: Rp 500,3 juta (0,07%) untuk tata kelola BSPS dan kerja sama dengan Kemendagri serta Pemda.
-
Ditjen Perumahan Perkotaan: Rp 715,6 miliar (0,05%) untuk pembangunan perumahan perkotaan dan koordinasi dengan kementerian terkait.
-
Sekretariat Jenderal: Rp 111,59 miliar
-
Inspektorat Jenderal: Rp 206,3 juta
-
Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko: Rp 264,2 juta
Pemerintah berharap dengan anggaran yang sudah terealisasi, berbagai program infrastruktur dan bantuan perumahan dapat terus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
